Rapat Anggota komisi B DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya meminta agar pihak manejemen PT. Pembangunan Jaya Ancol diberikan sanksi.
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, bahwa kebobrokan menejemen Ancol harus diberi sanksi tegas dalam membangun sebuah fasilitas publik pada, Rabu 21/2023.
“Saat ini menyikapi pembangunan harusnya memang ada punhismen, kami saja ada punhismen ya dari rakyat maupun dari partai, jajaran menejemen Ancol inikan dapat gaji yang cukup besar sehingga perlu diberikan sanksi berat atas kinerja mereka yang tidak memenuhi standar,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan saat ini masak ada pihak atau oknum pekerja ancol yang berbuat seperti ini tidak ada punhismen, enak sekali gajinya saja ratusan juta.
Politikus PDIP inipun menilai bahwa memang perlu diadakan tindakan terhadap Badan Pembina Usaha Milik Daearah (BPBUMD) agar Ancol dapat kembali kejalan yang seharusnya sesuai aturan.
Gilbert menilai bahwa menejemen Ancol tidak terbuka, termasuk kekisruhan yang terjadi di internal menejemen Ancol itu sendiri. Tetapi gilbert tidak merinci hukuman apa saja yang layak diberikan kepada pihak memejemen Ancol.
Kemudian Gilbert menyarankan untuk membuka tender terhadap proyek-proyek yang mangkrak di Ancol agar mendapatkan perusahaan yang lebih baik untuk mengelola areal-areal yang digunakan oleh para perusahaan partner/mitra.
Politisi PKB Hasbiallah juga menyoroti mahalnya penyewaan lahan Ancol yang tidak transparan yang diduga dapat dijadikan bancakan.
“Sewa lahan Ancol saat ini meningkat sekali sehingga terjadi penafsiran sewa ini kurang transparan serta diduga adanya kesalahan fatal di BP BUMD yang membiarkan kejadian itu semua,” kata Hasbiallah.
Pada rapat tersebut juga di hadiri oleh Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, winarto menyebutkan secara blak blakan bahwa memang ada proyek mangkrak di Ancol.
